PEMBARUAN.ID — Aliansi Triga Lampung yang terdiri dari Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR), Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK) kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Kali ini, Triga Lampung mendatangi dua lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari upaya mereka mengawal penegakan hukum dalam sejumlah kasus yang dinilai mandek, terutama dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan kasus suap yang menyeret nama Zarof Ricard serta PT SGC.
Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta’in, menegaskan bahwa pihaknya kecewa atas lambannya proses hukum kedua kasus tersebut.
“Sudah terlalu lama kasus ini menggantung tanpa kejelasan. Kami mendesak Kejagung RI dan KPK segera menuntaskan penyelidikan serta menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada permainan politik di balik hukum,” tegasnya.
Triga Lampung juga menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI pada 15 Juli 2025 yang membahas polemik agraria dan dugaan penyimpangan dana CSR BI. Mereka meminta agar hasil rapat tersebut tidak dimanipulasi atau dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.
Ketua DPP Keramat, Sudirman Dewa, menambahkan, pihaknya ingin memastikan hasil RDPU tidak dikorbankan oleh kepentingan kelompok tertentu.
“DPR harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi yang menindas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk konsistensi perjuangan rakyat Lampung untuk menuntut transparansi dan keadilan.
“Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran ditegakkan. Kasus dugaan korupsi CSR BI dan polemik lahan PT SGC harus dibuka secara terang. Kejagung dan KPK jangan tutup mata terhadap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan panjang Triga Lampung dalam mengawal isu-isu korupsi dan agraria yang melibatkan kepentingan besar.
Mereka menegaskan akan terus bergerak hingga lembaga penegak hukum menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum secara transparan, tegas, dan tanpa kompromi. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
