Asing di Mata Rakyat - PembaruanID

“Sejatinya, tak perlu tangan asing untuk membuat rakyat marah. Karena pemerintah sendiri sudah semakin terasa asing di mata rakyatnya”

DI ruang publik, blunder bukan sekadar kesalahan teknis. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan memahami—atau justru abai—terhadap rakyatnya. Belum genap setahun berjalan, pemerintahan Prabowo Subianto sudah menuai serangkaian kontroversi: dari meja kabinet hingga suara lantang di jalanan.

Awal kegaduhan datang dari penempatan seorang perwira aktif TNI sebagai Sekretaris Kabinet. Bagi sebagian, hal itu dianggap formalitas belaka. Namun bagi yang memahami undang-undang, jelas merupakan pelanggaran. UU TNI menegaskan prajurit aktif tak boleh menduduki jabatan sipil. Apakah ini sekadar kelalaian, atau sinyal bahwa aturan bisa ditundukkan oleh kuasa?

Belum reda, lahirlah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas anggaran secara besar-besaran, termasuk proyek strategis seperti IKN. Pemerintah berdalih demi efisiensi. Namun publik bertanya-tanya: mengapa pemangkasan dilakukan begitu mendadak, seolah pembangunan hanya angka dalam kalkulasi?

Janji kampanye “makan bergizi gratis” pun tersendat. Anggaran besar digelontorkan, tetapi realisasi hanya menjangkau seperempat target. Alih-alih menyehatkan generasi, program ini memicu perdebatan: siapa sebenarnya yang kenyang—anak sekolah, atau birokrasi yang membengkak?

Di sisi lain, kebijakan yang langsung menyentuh dapur rakyat justru membuat resah. Pajak UMKM yang seharusnya jadi stimulus malah membingungkan dengan aturan tambal-sulam. Wacana penyitaan tanah nganggur dua tahun pun memicu kemarahan, meski buru-buru diklarifikasi. Belum selesai, rekening lama yang dibekukan PPATK dengan alasan keamanan membuat publik waswas: apakah tabungan masa depan anak bisa tiba-tiba lenyap?

Luka lain datang dari isu yang menyebut guru dan dosen sebagai “beban negara”. Meski belakangan terbukti hoaks, pernyataan itu sudah terlanjur meninggalkan perasaan pahit. Bagaimana mungkin, di negara yang bercita-cita maju, pengabdi ilmu dianggap sekadar angka dalam neraca keuangan?

Sementara rakyat dipusingkan kenaikan PBB hingga 200 persen di sejumlah daerah, anggota DPR justru menikmati tambahan tunjangan. Rumah dinas diganti uang Rp50 juta per bulan. Bensin, beras, dan fasilitas serba naik. Ironisnya, ketika rakyat protes, sebagian wakil justru merendahkan publik dengan ucapan: kritik disebut “tolol sedunia”, tunjangan miliaran dianggap “make sense”.

Tak heran jika gelombang protes merebak di mana-mana. Spekulasi bermunculan: ada yang menyebut ulah Gank Solo, ada pula yang mengaitkannya dengan isu pemakzulan. Bahkan ada yang menuding keterlibatan asing. Namun sejatinya, tak perlu tangan asing untuk membuat rakyat marah. Karena pemerintah sendiri sudah semakin terasa asing di mata rakyatnya.

Blunder-blunder ini bisa saja dimaklumi sebagai kesalahan awal. Tetapi bila dibiarkan, ia akan menjelma menjadi pola—pola yang memperlihatkan jauhnya jarak antara janji dan kenyataan, antara jargon keberpihakan dan praktik kekuasaan.

Rakyat Indonesia sabar, tetapi juga cerdas. Mereka tahu membedakan mana sekadar dalih, mana bukti berpihak. Pertanyaannya: apakah pemerintah mau belajar dari blunder ini, atau justru menganggapnya riak kecil di samudra kekuasaan?

Sejarah sudah berkali-kali membuktikan: siapa yang mengabaikan suara rakyat, pada akhirnya akan digulung oleh gelombang yang sama.

Tabik