Bahas Akar Masalah Pendidikan
PEMBARUAN.ID – Program Studi Magister Administrasi Pendidikan (MAP) FKIP Universitas Lampung (Unila) melakukan kunjungan akademik ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (16/06/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan parlemen dalam menyikapi dinamika pendidikan di daerah.
Rombongan dipimpin oleh Prof. Dr. Sowiyah, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd., didampingi 16 mahasiswa pascasarjana. Mereka disambut langsung oleh Ketua Komisi V Yanuar Irawan, bersama anggota komisi lainnya seperti Abdullah Sura Jaya, Ketut Romeo, Marsha Dhita Pitaloka, dr. Sasa Chalim, Syukron Muchtar, dan Andika Wibawa.
Dalam forum diskusi, para mahasiswa tak sekadar datang sebagai pendengar. Mereka menyuarakan kritik dan harapan, mulai dari polemik penghapusan uang komite di tingkat SMA/SMK/SLB, hingga problem klasik guru honorer yang belum mengantongi NUPTK.
Ketua Komisi V, Yanuar Irawan, menyambut baik semangat akademisi muda ini. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah strategis, meski hasilnya tidak instan.
“Investasi pendidikan itu jangka panjang. Hasilnya baru terasa lima tahun ke depan. Karena itu, banyak kepala daerah menghindar. Tapi saya percaya, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung saat ini punya nyali dan visi untuk mengeksekusinya,” ujar Yanuar.
Sementara itu, Syukron Muchtar menegaskan bahwa esensi pendidikan bukan pada biaya, melainkan pada kualitas.
“Yang paling penting bukan uangnya, tapi kualitas pendidikannya. Kita harus kembali ke orientasi mutu, bukan semata angka,” tegasnya.
Pihak FKIP Unila juga mendorong kolaborasi jangka panjang. Wakil Dekan I, Dr. Riswandi, berharap kunjungan ini menjadi fondasi sinergi antara akademisi dan legislatif.
“Ini bukan sekadar kunjungan simbolik. Harapannya, ada tindak lanjut dan sinergi konkret antara Komisi V dan FKIP Unila, agar kita bisa ikut bertanggung jawab atas perbaikan sistem pendidikan di Lampung,” pungkas Riswandi.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan titik tolak harapan: pendidikan yang tidak lagi jadi urusan birokrasi semata, tapi juga panggilan kolektif dari semua elemen masyarakat yang peduli akan masa depan daerahnya. (sandika)














