100 Hari Pertama Fokus Infrastruktur
PEMBARUAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, terutama pada 100 hari pertama kepemimpinan yang difokuskan pada tiga sektor: infrastruktur, sinergi pusat-daerah, dan pembangunan desa.
Wakil Ketua III DPRD Lampung, Maulidah Zauroh, menyatakan bahwa langkah cepat RMD–Jihan patut diapresiasi, khususnya dalam menyikapi persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat.
“Di tengah kondisi pendapatan daerah yang menurun, mereka tetap menjadikan infrastruktur sebagai prioritas. Ini menunjukkan komitmen serius terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Maulidah, Selasa (04/06/2025).
DPRD memandang pembangunan infrastruktur sebagai sektor strategis yang harus dikawal ketat agar tidak hanya jadi simbol pencitraan, melainkan berdampak langsung pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
“Pembangunan jalan, misalnya, bukan hanya soal betonisasi, tapi tentang membuka akses ekonomi dan mempercepat distribusi barang dan jasa,” tambahnya.
Terkait sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Maulidah menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjawab keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten. DPRD, kata dia, akan terus mendorong agar Pemprov aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi program.
Sementara untuk pembangunan desa, DPRD mengingatkan agar tidak menjadikan 100 hari kerja sebagai ukuran keberhasilan semata, tetapi sebagai fondasi dari program jangka panjang yang konsisten dan terukur.
“Pembangunan desa itu butuh kesinambungan. Jangan sampai hanya gencar di awal lalu meredup. DPRD akan memastikan program ini tetap berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Maulidah.
Ia pun menggarisbawahi bahwa DPRD tidak sekadar menjadi penonton, melainkan mitra pengawas aktif yang akan memastikan setiap program kepala daerah tepat sasaran dan berkelanjutan.
“DPRD siap mengawal. Tiga sektor yang jadi fokus ini harus betul-betul dikontrol agar tidak berhenti pada seremoni, tetapi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” tutupnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
