Oleh: Indra Mustain
Aktivis/Ketua AKAR Lampung
KEPEMIMPINAN adalah tentang menghadirkan keadilan, menjawab keresahan, dan membangun harapan. Namun, di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Lampung saat ini, harapan itu seakan menjauh, digantikan oleh realitas yang mematahkan banyak asa.
Defisit dan Utang
Mari kita mulai dari angka-angka. Defisit yang kian membesar dan utang daerah yang terus bertambah menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan membutuhkan arah yang lebih bijaksana. Pembangunan yang seharusnya menjadi solusi kini terkekang oleh keterbatasan. Sayangnya, tidak terlihat langkah konkret untuk mengurai simpul persoalan ini.
Lalu, aset daerah yang terlupakan juga menjadi sorotan. Di setiap sudut daerah, ada aset yang menjadi milik rakyat—aset yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Namun, pengelolaan yang buruk dan minimnya strategi hanya meninggalkan konflik yang tak berkesudahan. Ketika aset daerah terlantar, apa yang sebenarnya kita prioritaskan?
Tidak hanya itu, BUMD juga seharusnya menjadi motor ekonomi daerah, namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak yang merugi, bukan karena potensi yang kurang, tetapi karena tata kelola yang jauh dari kata transparan. Apa yang hilang di sini? Mungkin, keberanian untuk memimpin dengan akuntabilitas.
Petani Singkong: Luka di Ladang Sendiri
Bayangkan menjadi seorang petani singkong. Setiap tetes keringat di ladang kini terasa sia-sia ketika harga singkong anjlok karena kebijakan impor tepung tapioka. Demonstrasi mereka adalah ungkapan keresahan, tetapi ketika pemimpin yang diharapkan hadir justru memilih diam, rasa kecewa itu menjadi semakin dalam.
Terbaru, ketika banjir melanda, bukan hanya rumah yang terendam. Hati masyarakat juga tenggelam dalam kekecewaan. Dalam situasi seperti ini, kehadiran seorang pemimpin lebih berarti daripada kata-kata. Namun, apa yang kita dapatkan? Ketidakhadiran yang menyakitkan.
Aspirasi yang Tak Sampai
Konflik di Sugar Group Companies, suara demonstrasi di jalanan, laporan yang tak ditanggapi—semua ini mengisyaratkan satu hal: ada jarak yang terlalu jauh antara pemimpin dan rakyatnya. Kepemimpinan yang efektif dimulai dengan mendengar, tetapi di mana tempat rakyat dalam skala prioritas ini?
Kemudian, Kota Baru disebut-sebut sebagai prioritas, tetapi bagaimana mungkin sebuah visi besar berdiri tegak jika pondasinya rapuh? Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, apakah ini sebuah mimpi besar atau sekadar ilusi yang dipaksakan?
Masalah lain juga berkaitan dengan kontroversi lelang jabatan. Ya, lelang jabatan, seleksi kepala sekolah, dan berbagai polemik lain mencerminkan sistem yang kehilangan arah. Ketika kebijakan lebih banyak memancing kontroversi daripada solusi, maka ada sesuatu yang salah.
Kegagalan ini bukan sekadar data atau berita, tetapi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Apa yang kita cari dalam sebuah kepemimpinan? Jawabannya sederhana: keberanian untuk hadir, mendengar, dan bertindak.
Jika arah ini tidak segera diperbaiki, Lampung hanya akan menjadi catatan sejarah tentang bagaimana harapan memudar di bawah kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat. Kepemimpinan adalah tentang perjalanan bersama, bukan perjalanan seorang diri. Masih ada waktu, tetapi hanya jika kita berani mengubah arah. (***)














