PEMBARUAN.ID – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna membahas perubahan kebijakan umum APBD (KUA) perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2024, serta KUA PPAS tahun 2022, Senin (12/08/2024). Dalam rapat tersebut, isu pendanaan Pemilukada 2024 menjadi sorotan utama.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, yang mewakili Pj Gubernur Samsudin menyampaikan, Pemprov Lampung telah merealisasikan kewajiban pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum daerah.
“Untuk Pemilukada tahun 2024, kita telah mengalokasikan dana sebesar Rp 295,956 miliar untuk KPU Provinsi Lampung dan Rp 67,843 miliar untuk Bawaslu Provinsi Lampung,” kata Fahrizal.
Pendanaan ini, menurut Fahrizal, merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“Ini penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilukada pada November 2024 mendatang,” tambahnya.
Selain itu, Fahrizal juga menyampaikan perkembangan terkait APBD 2024, di mana pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sekitar Rp 50,676 miliar, sehingga total pendapatan menjadi Rp 8,291 triliun.
Namun, ia menekankan meskipun ada penurunan pendapatan, Pemprov Lampung tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah disepakati.
“Belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2024 tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta sinergi prioritas pembangunan daerah dan nasional,” katanya.
Pemanfaatan kembali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 juga menjadi bagian penting dari strategi anggaran Pemprov Lampung. Fahrizal menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 125,147 miliar didominasi oleh SiLPA BLUD sebesar Rp 109,012 miliar pada tahun 2023.
“Kita juga berfokus pada optimalisasi belanja operasional dan penajaman belanja non-operasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Lampung,” ujar Fahrizal.
Sebagai penutup, Fahrizal menegaskan bahwa Pemprov Lampung tetap berkomitmen melanjutkan pokok-pokok pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2025, meskipun menghadapi tantangan penurunan pendapatan.
“Dengan sinergi dan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita optimis bisa menjalankan agenda-agenda strategis yang telah direncanakan,” pungkasnya. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
