PEMBARUAN.ID – Puluhan kiai dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Lampung Timur menyuarakan keprihatinan mereka terkait Pilkada di Provinsi Lampung, yang berpotensi melawan “kotak kosong.”
Situasi ini memicu kekhawatiran, khususnya karena Pilkada kotak kosong dianggap sebagai ancaman bagi prinsip demokrasi yang sehat.
Para kiai ini secara tegas meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk tidak tinggal diam. Mereka berharap PDIP dapat mengajukan calon dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah, khususnya di Lampung Timur, demi menjaga keberlanjutan dan martabat demokrasi di Indonesia.
“Kami tidak sepakat dengan wacana yang berkembang bahwa calon tunggal harus dihadapkan dengan kotak kosong. Ini adalah kompromi yang merugikan demokrasi,” ungkap mereka dalam pernyataan yang diterima, Rabu (28/08/2024).
Dalam pernyataan itu, mereka juga menekankan bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang masih mampu menjaga nilai-nilai demokrasi dan kegotongroyongan. Mereka mendesak PDIP untuk menunjukkan perlawanan dengan mengajukan bakal calon kepala daerah dan wakilnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
PWNU: Itu Hak Warga!
Ketua PWNU Lampung, Puji Rahardjo, merespons aspirasi ini dengan menegaskan bahwa setiap individu, kelompok, atau partai politik memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Menurutnya, meski semua partai mendukung satu calon, hal itu tetap sah di mata konstitusi.
“Jika parpol memilih mendukung satu calon, itu hak mereka, dan konstitusi menjamin pilihan tersebut,” kata Puji.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Sutono, menegaskan bahwa keputusan untuk mengajukan calon bupati dan wakil bupati di Lampung Timur merupakan kebijakan partai yang telah dipertimbangkan matang-matang oleh DPP.
“Kami di DPD hanya menjalankan keputusan DPP,” tegasnya.
Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika yang sedang terjadi di Lampung Timur, di mana demokrasi dipertaruhkan antara kekuatan politik dan suara rakyat yang mendambakan perubahan.
Pertarungan melawan kotak kosong bukan hanya sekadar pilihan, tetapi sebuah simbol perlawanan terhadap kompromi yang dianggap melemahkan demokrasi. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
