PEMBARUAN.ID – Rakata Institute menghadapi kritik tajam dari para jurnalis di Provinsi Lampung terkait penggunaan logo media tanpa izin sebagai mitra dalam acara survei mereka. Sikap arogan yang ditunjukkan oleh peneliti Rakata Institute, Fatih Raftsaal H Kuswanto, Senin (25/11/2024) malam, semakin memanaskan situasi.
Permasalahan bermula ketika sejumlah jurnalis mempertanyakan penggunaan logo media mereka tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Dalam grup WhatsApp resmi Rakata, dua jurnalis dari Vivadotid Lampung dan IDN Times mengajukan pertanyaan terkait hal tersebut.
“Izin bertanya Bang, untuk pemasangan logo, sebelumnya kok enggak ada pemberitahuan ya Bang? Soalnya saya takut ditanya sama kantor Bang,” tulis Ridwan, jurnalis Vivadotid.
Namun, pertanyaan itu dijawab dengan nada kurang menyenangkan oleh Fatih. “Ya sudah kalau mau dihapus nggak apa-apa, Anda nggak bisa hadir di hari H kecuali Anda membawa surat resmi dari pimpinan,” tulisnya.
Fatih melanjutkan dengan pernyataan yang dianggap sinis, “Justru kami membutuhkan surat pengantar dari pimpinan media Anda kalau ingin meliput, jadi jangan di balik-balik Bang. Baik, kita tunggu finalnya ya Bang dalam 5 menit.”
Pernyataan tersebut memancing reaksi lebih lanjut. Fatih kembali menambahkan, “Yang membutuhkan data hasil survei ini Rakata atau media? Kami tidak diberitakan juga tidak apa-apa. Tapi masyarakat menunggu berita ini, kesempatan bagi media untuk mengambil posisi.”
Menanggapi klaim bahwa masyarakat membutuhkan berita hasil survei Rakata, salah satu jurnalis dari Rilisdotid mempertanyakan keyakinan Fatih. “Seberapa yakin masyarakat menunggu berita hasil survei dari Rakata?” tanyanya.
Fatih menjawab dengan nada yang dinilai merendahkan: “Kalau masyarakat ndak butuh, nggak perlu ditampilkan di media Anda. Masih banyak media lain yang membutuhkan dan nilai engagement-nya tinggi.”
Sikap yang ditunjukkan Fatih menuai kecaman. Pemimpin Redaksi Rilisdotid Lampung, Ade Yunarso, menyebut tindakan tersebut melecehkan profesi jurnalis. Ia menilai, Rakata menunjukkan arogansi dan sikap tidak menghargai kerja jurnalistik.
“Jadi, kita minta turunkan logo Rilis.id karena saya nilai melecehkan media kita, dan saya menyatakan Rilis.id memboikot Rakata!” tandas Ade.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama dengan media untuk lebih menghormati profesionalisme jurnalis. Selain itu, hal ini juga mencerminkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dalam penggunaan nama atau logo media.
Seruan Boikot Rakata
Insiden penggunaan logo media tanpa izin ini tidak hanya berhenti pada kritik. Pemimpin Redaksi Pembaruan.id Ariyadi Ahmad yang juga Wakil Sekretaris PWI Lampung mengambil langkah tegas dengan menyerukan boikot terhadap Rakata Institute. Seruan ini muncul sebagai bentuk protes atas tindakan yang dinilai melecehkan media dan profesi jurnalis.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan seperti ini. Pembaruan.id secara resmi memutuskan hubungan apa pun dengan Rakata Institute dan menolak untuk meliput kegiatan mereka ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Ari itu dengan tegas.
Seruan boikot ini didukung oleh beberapa jurnalis lainnya yang merasa dirugikan oleh sikap Rakata. Mereka menilai tindakan arogan seperti yang dilakukan oleh peneliti Rakata mencoreng hubungan baik antara lembaga survei dan media, yang seharusnya saling mendukung dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kejadian ini bukan hanya soal logo, tetapi soal etika. Sebuah lembaga survei yang mengklaim diri sebagai sumber informasi yang kredibel seharusnya menghargai kerja media sebagai jembatan penyampai informasi kepada publik,” kata seorang jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Dampak pada Kredibilitas Rakata
Seruan boikot ini berpotensi memberikan dampak serius pada kredibilitas Rakata Institute. Media, sebagai salah satu saluran utama penyebaran hasil survei, memainkan peran penting dalam membangun citra lembaga survei. Kehilangan dukungan dari media dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Rakata.
Dalam situasi ini, Rakata Institute diharapkan segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terbuka untuk meredakan ketegangan. Sebab, jika tidak diselesaikan dengan baik, masalah ini bisa berkembang lebih jauh dan merugikan kedua belah pihak.
“Boikot ini menjadi pelajaran penting agar semua pihak, termasuk Rakata Institute, memahami pentingnya menghormati aturan dan etika dalam bekerja sama dengan media,” tegas Ari. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
