PEMBARUAN.ID (Waykanan) — Pemerintah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kampung Bumi Ratu, Kamis (16/01/2026).
Musrenbang ini membahas rencana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahap I dan II, serta dana transfer dari pemerintah pusat. Forum ini menjadi ruang komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat untuk menjaring aspirasi pembangunan yang akan ditetapkan sebagai skala prioritas.
Kepala Kampung Bumi Ratu, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda tahunan strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Melalui Musrenbang ini, kami ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan, baik dari APBD maupun APBN, benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Semua usulan ditampung, kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas pembangunan tahun 2027,” ujar Taufik.
Camat Umpu Semenguk, Barusman, yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan arahan terkait kebijakan anggaran dan tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kampung.
Dalam kesempatan itu, Barusman juga mengungkapkan tantangan serius yang akan dihadapi pemerintah kampung pada tahun anggaran 2027. Ia menyebutkan adanya potensi penurunan Dana Desa (DD) yang cukup drastis, baik secara nasional maupun di daerah.
“Tahun 2027 tantangannya cukup berat karena terjadi penurunan Dana Desa yang signifikan. Pemerintah kampung harus cermat dan jeli dalam menyusun anggaran. Ada delapan prioritas utama dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan,” tegas Barusman.
Musrenbang Kampung Bumi Ratu ini turut dihadiri Bhabinkamtibmas, Ketua Kopdes Merah Putih Demsy Presanov, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta seluruh aparatur Kampung Bumi Ratu.
Seluruh peserta sepakat menjadikan hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (demsy)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
