PEMBARUAN.ID — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat menerima jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Kamis (05/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Harian Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung M. Hilal menekankan pentingnya dukungan serta kesamaan pandangan antar pemangku kepentingan dalam proses implementasi regulasi baru tersebut di daerah.
Menurutnya, penerapan KUHP dan KUHAP yang baru memerlukan koordinasi yang kuat serta pemahaman yang selaras di antara seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia juga mengusulkan adanya forum diskusi bersama guna menyusun pedoman yang dapat disepakati sebagai acuan pelaksanaan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terbuka untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung implementasi kebijakan nasional, termasuk penerapan KUHP dan KUHAP terbaru.
Menurutnya, jajaran Kanwil Ditjenpas Lampung memiliki pemahaman terhadap karakteristik sosial serta kondisi masyarakat di daerah, sehingga implementasi kebijakan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Saat ini kami juga sedang mempelajari KUHP dan KUHAP terbaru, sehingga diskusi seperti ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Jihan juga mengapresiasi upaya untuk memperkuat komunikasi dan diskusi bersama unsur Forkopimda guna menyamakan pemahaman terkait implementasi regulasi tersebut.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung berencana mempelajari pengalaman dari daerah lain yang telah lebih dahulu mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk melihat efektivitas penerapannya.
Ia menilai penyusunan pedoman bersama serta diskusi lintas pihak menjadi langkah penting agar implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan efektif serta selaras dengan karakteristik masyarakat di Provinsi Lampung. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
