PEMBARUAN.ID — Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menandatangani 11 kerja sama strategis lintas sektor dengan total nilai transaksi mencapai Rp 833 miliar.
Kesepakatan ini dicapai dalam acara Malam Ramah Tamah di Mahan Agung, Selasa, 6 Januari 2026, yang mempertemukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para pemangku kepentingan dari kedua daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Ahmad Luthfi dan rombongan. Ia menegaskan bahwa hubungan Lampung–Jawa Tengah bukan sekadar kemitraan formal, melainkan memiliki kedekatan historis yang kuat melalui program transmigrasi. Data BPS mencatat sekitar 57% penduduk Lampung merupakan warga bersuku Jawa, mayoritas dari Jawa Tengah.
“Hubungan Lampung dan Jawa Tengah sudah terjalin puluhan tahun. Ini bukan hanya kerja sama pemerintah, tetapi ikatan emosional dan sosial yang menjadi modal besar pembangunan di Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Ia juga menyoroti posisi strategis kedua provinsi. Lampung memiliki keunggulan sebagai pemasok komoditas pertanian, perkebunan, dan bahan baku, sementara Jawa Tengah telah menjadi model nasional dalam pengembangan kawasan industri, manufaktur, dan investasi.
“Saya ketemu Pak Menko Perekonomian, beliau bilang: contoh industrinya Jawa Tengah. Dukungan pemerintah, kawasan industrinya bagus, semua variabel kemudahan investasi ada di sana,” kata Mirza.
Kerja sama 11 sektor yang ditandatangani meliputi ketahanan pangan, perdagangan, energi, pendidikan vokasi, wisata religi dan bahari, hingga penguatan rantai pasok industri. Nilai transaksi Rp 833 miliar disebut sebagai capaian terbesar yang dihasilkan dalam kolaborasi semacam ini.
“Angka Rp 833 miliar ini bukti bahwa pembangunan semakin kuat ketika pemerintah dan dunia usaha bergerak seirama,” tegas Gubernur Mirza.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa lagi bergantung pada APBD. Kolaborasi antardaerah serta integrasi dengan dunia usaha menjadi kunci pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita harus menumbuhkan ekonomi domestik melalui skema Business to Business. Kepala daerah adalah manajer pemasaran bagi wilayahnya untuk menarik investasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, yang menurutnya telah berjalan baik dalam hubungan Lampung–Jawa Tengah. Sinergi ini diyakini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan.
Kesebelas poin kerja sama yang disepakati meliputi:
1. Penguatan pendidikan vokasi jenjang SMK.
2. Fasilitasi pengembangan sektor industri dan perdagangan.
3. Kerja sama pemanfaatan gas bumi dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
4. Peningkatan kapasitas institusi pertanian, perkebunan, peternakan, maritim, dan perikanan.
5. Pengembangan wisata religi dan wisata bahari (Pahawang & Karimunjawa).
6. Kerja sama perdagangan penyediaan komoditas.
7. Penyediaan bahan pangan hasil pertanian dan perkebunan.
8. Suplai bahan baku tepung tapioka.
9. Kemitraan rantai pasok industri dan perdagangan (gula kristal, ubi, kopi, bawang).
10. Kerja sama perdagangan multi komoditas.
11. Penyediaan bahan pangan komoditas hasil pertanian dan perkebunan.
Kesepakatan ini diharapkan memperkuat poros ekonomi antara Jawa dan Sumatera serta membuka peluang investasi baru yang lebih luas bagi dunia usaha di kedua provinsi. (***)














