PEMBARUAN.ID – Ukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) menjadi salah satu tuntutan paling menonjol dalam Aksi Akbar Lampung, Senin (01/09/2025).
Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat mengepung Gedung DPRD Provinsi Lampung, menyuarakan sepuluh tuntutan strategis yang dinilai mendesak bagi perbaikan tata kelola negara.
Orasi keras bersahutan, menuntut mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberhentian menteri bermasalah, pemecatan kader partai yang tersandung kasus hukum, hingga desakan agar Kapolri mundur.
Massa juga menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, serta menuntut kenaikan gaji guru dan tenaga medis.
Namun, sorotan utama tertuju pada isu reforma agraria. Aliansi Lampung Melawan menegaskan pemerintah harus segera mengukur ulang HGU PT SGC beserta perusahaan afiliasinya, yakni PT SIL, PT ILP, dan PT GPM. Ketua Komando Aksi Rakyat, Indra Mustain, menyatakan desakan itu merupakan harga mati.
“Segera ukur ulang HGU PT SGC adalah bagian dari reforma agraria sejati yang harus dipenuhi negara demi rakyatnya,” tegasnya lantang.
Senada, Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, menekankan bahwa pengukuran ulang HGU bukan semata urusan teknis, melainkan menyangkut keadilan rakyat.
“Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi. Kami mendesak ukur ulang HGU PT SGC segera dilakukan,” ujarnya.
Aksi tersebut mendapat respon langsung dari Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Djausal yang hadir bersama Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, serta pimpinan fraksi DPRD Lampung. Mereka menemui massa dan bahkan menandatangani pernyataan sikap bersama.
“Saya berterima kasih atas aspirasi ini. Lampung tidak boleh diam. Saya akan memperjuangkan suara adik-adik hingga ke Presiden,” kata Gubernur Mirza, seraya meneriakkan yel-yel “Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!”
Namun, sikap itu tidak bulat. Partai Demokrat dan Golkar menolak membubuhkan tanda tangan, menambah bara kekecewaan di tengah massa.
Aksi yang berlangsung lebih dari empat jam ini berjalan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Meski demikian, ultimatum tetap dilontarkan: jika tuntutan diabaikan, gelombang massa yang lebih besar siap kembali turun ke jalan.
“Rapat tindak lanjut segera digelar agar setiap tuntutan tidak hanya jadi janji kosong. Kami ingin pembebasan lahan rakyat benar-benar terwujud, dan kebijakan negara berpihak pada masyarakat, bukan pada DPR dan oligarki,” seru korlap aksi sebelum massa bubar dengan tertib.
Bagi mahasiswa, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa. Ia adalah penanda bahwa api perlawanan rakyat Lampung belum padam. Jika negara terus abai, rakyatlah yang akan menagih janji reforma agraria dengan cara mereka sendiri. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
