KITA sudah tidak asing dengan kalimat pada judul itu. Ya, sempat viral ungkapan yang menceritakan seorang yang mengeluhkan sahabatnya, selalu mengaku tak punya uang, tapi selalu ngopi di cafe.
“Kalau untuk ngopi, ada,” tegas sahabatnya.
Begitulah kira-kita APBN kita. Kalau untuk kepentingan pejabat, pasti ada. Tapi kalau untuk rakyat? Tunggu dulu, dicek dulu anggarannya.
Begitulah logika negara hari ini.
Permintaan ukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) bukan barang baru. Desakan itu telah lama menggema dari masyarakat di Lampung Tengah, Lampung Utara, bahkan Tulang Bawang—daerah-daerah yang bersinggungan langsung dengan lahan konsesi raksasa milik PT SGC.
Warga merasa hak mereka atas tanah dicaplok dan dikebiri. Mereka bersuara, berunjuk rasa, bahkan melayangkan surat terbuka.
Namun suara itu, seperti angin yang hanya lewat di telinga kekuasaan.
Hingga akhirnya DPRD Lampung ikut menyuarakan permintaan ukur ulang yang betlanjut ke DPR RI. Barulah ada respon. Tapi ironisnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid justru mengatakan:
“Kalau ukur ulang atas nama DPR, berarti harus pakai APBN. Kita cek dulu ketersediaan anggarannya.”
Pernyataan ini menohok. Karena sesungguhnya, negara sedang menunjukkan:
Bahwa keadilan harus antre dana.
Bahwa keberpihakan itu bisa ditunda—asal tidak mengganggu alokasi untuk ngopi dan seminar.
Lebih jauh, ini bukan semata soal anggaran.
Ini tentang kemauan politik. Ini tentang integritas negara dalam melindungi tanah rakyat dari dominasi korporasi.
Semua orang tahu: PT SGC bukan perusahaan biasa. Ia punya pengaruh. Ia punya sejarah panjang dengan elite politik, bahkan ikut mewarnai kontestasi Pilgub Lampung beberapa tahun lalu.
Dan semua orang tahu pula, kasus dugaan suap yang sempat melibatkan petinggi SGC seperti hilang arah. Sunyi. Tanpa kelanjutan. Negara seolah lebih nyaman jadi penonton daripada penyelesai masalah.
Jadi wajar jika rakyat mulai bertanya:
Kalau tanahnya terusir, lalu suara mereka diabaikan, Apa gunanya negara?
Apakah rakyat harus iuran untuk menyewa negara agar bekerja? Sekeji inikah negara kita, ketika uang lebih berarti daripada jeritan mereka yang kehilangan hak atas tanahnya sendiri?
Wallahualam
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
