iklan
DAERAHPEMILU

PSU Pesawaran: Ketika Aturan Jadi Dekorasi

×

PSU Pesawaran: Ketika Aturan Jadi Dekorasi

Share this article

PEMBARUAN.ID (Pesawaran) – Lampung Democracy Studies (LDS) menyoroti berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran. Bukan sekadar catatan biasa, pelanggaran ini tampak begitu kasual—seolah aturan pemilu hanya pajangan formal di atas kertas, bukan pedoman yang harus ditegakkan.

Dimulai dari masa tenang, yang sayangnya tak benar-benar “tenang”. Peraga kampanye masih berseliweran di berbagai sudut desa—spanduk, baliho, hingga stiker. Padahal, seharusnya semua itu sudah ditertibkan. Tapi ya, mungkin memang ada persepsi baru soal “masa tenang” yang lebih mirip “masa sisa kampanye diam-diam”.

“Kalau pengawasan sekuat ini, ya wajar kalau pelanggaran dianggap rutinitas,” sindir Aprizal Sopyan, Ketua Harian LDS.

Lanjut ke hari pencoblosan, drama baru kembali dipentaskan. Di TPS 05 Mulyosari, Kecamatan Way Ratai, kotak suara diketahui dibuka sebelum waktunya. Ya, kotak suara dibuka lebih cepat, mungkin takut pemilih keburu lupa pilihannya. Sayangnya, yang dilupakan justru prosedur dan tata tertib.

“Ini bukan soal teknis semata. Ini bentuk pengabaian yang membuka celah manipulasi,” tegas Aprizal.

Tak berhenti di situ. LDS juga mencatat beberapa TPS harus melakukan penghitungan ulang karena adanya kejanggalan antara data salinan C1 dan absensi pemilih. Ketika jumlah suara dan daftar hadir tidak sejalan, pertanyaannya bukan lagi ‘kenapa bisa salah’, tapi ‘siapa yang memainkan ini’.

Melihat serangkaian pelanggaran ini, LDS menghimbau seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk tidak pasrah apalagi acuh. Proses rekapitulasi suara, menurut mereka, adalah tahapan paling krusial yang sangat rawan intervensi.

“Kalau kita lengah, jangan salahkan nanti kalau hasilnya justru jadi representasi kesalahan, bukan pilihan rakyat,” kata Aprizal.

LDS memastikan akan terus memantau, mencatat, dan mendesak tindak lanjut atas semua pelanggaran yang terjadi. Karena meski demokrasi kadang diperlakukan seperti formalitas, bukan berarti kita harus ikut-ikutan diam saat aturan dijadikan dekorasi. (***/red)


Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *