PEMBARUAN.ID – Di tengah panen raya yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi petani, Bulog Lampung Utara justru terlihat seperti sedang menikmati tidur panjang nan lelap. Minimnya aksi nyata dari instansi yang semestinya jadi penopang harga gabah itu, kini memicu sorotan tajam dari Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (Akar) Provinsi Lampung.
Ketua Akar, Indra Musta’in, menyuarakan kekecewaannya saat melakukan kunjungan ke sentra panen di Way Abung, Minggu (20/04/2025).
Menurutnya, Bulog setempat lebih mirip hiasan dinding daripada lembaga penyangga pangan. Pasalnya, peran mereka dalam menyerap gabah petani hampir tak terlihat—sementara tengkulak berpesta pora menyapu gabah dari ladang dengan harga jauh di bawah standar.
“Harga yang diterima petani sekarang? Paling banter Rp5.300 per kilogram. Padahal pemerintah sudah pasang angka Rp6.500. Tapi ya, siapa yang peduli? Tengkulak girang, petani meradang, Bulog? Sibuk cari kacamata mungkin, biar bisa lihat lapangan,” sindir Indra.
Padahal belum lama ini, Gubernur Lampung sudah berpesan dengan penuh semangat nasionalisme, meminta Bulog di seluruh daerah bergerak aktif. Tapi yang terjadi? Indikasinya malah seperti sandiwara sinetron: ada dugaan ‘main mata’ antara oknum Bulog dan tengkulak. Tentu saja, kalau Bulog menyerap gabah sesuai harga resmi, bisa-bisa tidak kebagian ‘uang jajan’.
“Kalau Bulog ikut main, tentu mereka tidak mau rugi. Lebih enak duduk di balik meja, tunggu gabah masuk lewat jalur kelompok—yang entah kenapa, selalu bisa lolos ke gudang Bulog,” tambah Indra.
Sementara itu, suara lirih dari ladang datang dari Makmun, seorang petani di Way Abung. “Kami sebenarnya ingin harga Rp6.500, Mas. Tapi tengkulak tidak mau ambil. Kami masih punya utang pupuk, biaya tanam juga belum lunas. Akhirnya ya jual murah, daripada busuk di sawah.”
Menurut hitungan Akar, jika harga gabah ditekan serendah Rp5.300, keuntungan tengkulak bisa mencapai Rp1.200 per kilogram. Kalikan dengan ribuan petani, ratusan ton gabah, hasilnya? Jackpot besar. Tengkulak bersorak, petani? Menangis dalam diam.
Indra menyatakan bahwa pihaknya akan membawa isu ini langsung ke kantor pusat Bulog di Jakarta. Tidak lupa juga, mereka akan mengetuk pintu Gubernur Lampung—semoga saja tidak didiamkan seperti notifikasi grup WhatsApp keluarga.
“OPD seperti Dinas Pertanian seharusnya jadi pengawas, bukan figuran. Tapi sekarang mereka lebih suka jadi penonton. Sayangnya ini bukan konser musik, tapi soal perut rakyat,” sindirnya lagi.
Akar berharap, pemerintah daerah dan Bulog segera bangun dari tidurnya, lalu bekerja sesuai tugasnya: memastikan harga gabah kembali ke jalur yang benar, dan petani bisa hidup dengan layak—bukan sekadar bertahan. (***/red)














