PEMBARUAN.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk melakukan lelang ulang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Danau Ranau. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) panas bumi di daerah.
Kepala Dinas ESDM Lampung, Febrizal Levi Sukmana menegaskan dukungan penuh Pemprov terhadap proses lelang ulang tersebut.
“WKP Danau Ranau ditetapkan sejak 2011, namun belum berprogres. Kami apresiasi langkah Kementerian ESDM dan berharap ini jadi awal optimalisasi EBT panas bumi di Lampung,” ujar Febrizal.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, melalui perwakilannya Budi Hardianto, menyampaikan bahwa pelelangan ini bagian dari percepatan bauran EBT nasional, yang baru mencapai 15,23% dari target 23%.
“Pengembangan Danau Ranau mendukung transisi energi dan target Net Zero Emission. Ini juga sejalan dengan program swasembada energi nasional,” jelas Budi.
WKP Danau Ranau berada di wilayah Lampung Barat (Lampung) dan OKU Selatan (Sumsel), dengan potensi mencapai 40 MW berdasarkan survei Badan Geologi. Investasi proyek diperkirakan sebesar USD 214 juta. Lelang dijadwalkan pada November 2025, dengan satu perusahaan telah menyampaikan Letter of Interest (LOI).
Pelelangan dilakukan dua tahap: kualifikasi administratif, teknis, dan keuangan; serta tahap pemilihan pemenang berdasarkan proposal proyek dan komitmen eksplorasi. Peserta wajib menempatkan dana escrow minimal USD 10 juta untuk pengembangan di atas 10 MW.
Inspektur Panas Bumi EBTKE, Sigit, menjelaskan dasar hukum lelang mencakup UU No. 21/2014, PP No. 7/2017, Perpres No. 112/2022, dan Permen ESDM No. 37/2018.
Selain pengembangan listrik, potensi panas bumi juga bisa dimanfaatkan untuk sektor beyond electricity, seperti pertanian dan pengolahan hasil bumi.
Kementerian ESDM kini menunggu surat penunjukan panitia lelang dari pemerintah provinsi dan kabupaten terkait. Dukungan semua pihak dinilai krusial untuk kesuksesan proyek, yang juga akan memberikan bonus produksi dan Dana Bagi Hasil (DBH) langsung ke kas daerah. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
