PEMBARUAN.ID – Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (29/08/2025).
Kesekapatan tersebut ditandai dengan Penandatangan Persetujuan Bersama terhadap Raperda APBD Tahun 2026, yang dilakukan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar.
Wakil Ketua I DPRD Lampung, Kostiana menyampaikan, pembahasan Raperda APBD Tahun 2026 telah melalui berbagai tahapan yang mengacu pada mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
“Pemprov Lampung bersama DPRD Lampung telah melalui berbagai tahapan, hingga hari ini pengesahan Raperda APBD Tahun 2026. Alhamdullah pembahasan berjalan baik dan lancar,” jelasnya, saat diwawancarai, Jumat (29/08/2025).
Lebih lanjut Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung ini menyatakan mendukung penuh program-program Pemprov Lampung yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung bersama Badan Anggaran (Bangar) DPRD Lampung sudah menyepakati APBD Tahun 2026 dan alhamdulillah sudah disahkan dalam Sidang Paripurna. Kami tentu mendukung program-program Gubernur terkhusus dalam APBD Tahun 2026,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmen DPRD Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan agar program-program Pemprov Lampung dalam APBD Tahun 2026 berdampak langsung kepada masyarakat dan tepat sasaran.
“Kita mendukung program-program APBD Tahun 2026 dan siap mengawal agar program tersebut menyentuh langsung ke masyarakat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Kawal Program Prioritas Gubernur
Diketahui, dalam APBD Tahun 2026 Pemprov Lampung menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Kostiana yang juga merupakan Kordinator Komisi IV dan V DPRD Lampung ini menambahkan, siap mendukung dan mengawal program Pemprov Lampung di bidang pendidikan dan infrastruktur.
“Program prioritas yang merupakan mitra kerja Komisi IV dan IV DPRD Lampung itu pendidikan dan Infrastruktur. Kita juga minta agar komisi IV dan V ikut mengawal agar bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya.
Politisi PDIP Lampung ini juga menyoroti pengganti uang komite yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2026 sebesar 100 Miliar.
“Dana komite itu kan sebelumnya dihapuskan untuk SMA/SMK. Mudah-mudahan karena sudah dianggarkan biaya pengganti komite untuk setiap sekolah bisa membantu meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan mrncover gaji tenaga kontrak honorer. Terlebih masih banyak tenaga honorer yang belum terakomodir dalam rekrutmen PPPK sebelumnya,” tambahnya.
Sebagai informasi, Raperda APBD 2026 yang disepakati oleh DPRD Lampung bersama Pemprov Lampung ini selanjutnya akan diserahkan dan menunggu evaluasi dan persetujuan Kemendagri. Setelah itu baru ditetapkan menjadi Perda APBD 2026, yang akan menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
