PEMBARUAN.ID – Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih di leasing, kerap menjadi alasan bagi wajib pajak, kesulitan untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Karenanya, DPRD Lampung sedang meracik formulasinya, agar semua menjadi mudah.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing dalam sebuah dialog interaktif yang disiarkan oleh salah satu TV Channel di Lampung, Jumat (30/09/2022).
“Salah satu yang sedang kami godok adalah bagaimana mempermudah kendaraan yang masih mengangsur (kredit) bisa include pajak dalam setiap cicilan yang dibayarkan konsumennya. Ini yang sedang kita racik formulasinya. Apakah pakai aplikasi atau butuh regulasi,” kata pria yang akrab disapa Kanjeng itu.
Sebab, lanjut Kanjeng, masyarakat kita ini konsepnya harus dengan tiga (sa), yakni dipaksa, terpaksa kemudian menjadi biasa. Nah, nanti kita akan paksa setiap wajib pajak yang kendaraannya masih nyicil (kredit), membayar pajak setiap kali mengangsur.
“Terkadang lantaran belum terima BPKB, menjadi alasan bagi wajib pajak intuk tidak bayar. Insya Allah kedepan ini akan kita carikan solusi, apakah pakai aplikasi khusus atau perlu regulasinya,” tutur Kanjeng.
Hal tersebut, tambah Kanjeng, sudah masuk dalam agenda tahun depan. Sebab, kata dia, setiap hearing dengan Bappenda, pihaknya minta mitra memaparkan programnya, baru kemudian ada lakukan tanya jawab.
“Starting kita ingin mengetahui dimana kendala yang harus diselesaikan bersama. Nah, salah satunya soal kendaraan yang masih kredit itu. Ya, Alhamdulillah kita semua bersyukur semenjak Bappenda dipimpin pak Adi Erlansyah hampir tidak ada kendala,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kabid Pengembangan Informasi Pendapatan Bappenda Lampung, Yuri Agustina Primasari mengatakan, harus diakui di Era Adi Erlansyah Bappenda mengalami banyak perubahan. Terobosan dan inovasi yang membantu masyarakat banyak dilakukan.
“Baik terobosan untuk di pedesaan mau pun terobosan dan inovasi bagi masyarakat perkotaan. Inovasi bagi masyarakat perkotaan, diantaranya membuat himbauan-himbauan dengan beberapa dengan video yang akan diputar di bioskop-bioskop dan nantinya akan juga ada di setiap SPBU.
“Selain itu kami juga sedang mempelajari sistem kerjasama dengan market place seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lainnya agar masyarakat bisa bayar pajak kendaraan via market place,” kata Yuri.
Kendati demikian, Yuri tidak menampik jika inovasi-imovasi tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Karenanya, kata dia, tentu semua program tidak bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Sebab, anggaran harus dibagi-bagi, maka program yang disusun tentu berkala. (red/tim)
