logo pembaruan
DPRD Kota Bandar Lampung
list

Laskar Lampung Minta DPRD Kota Bandarlampung Hentikan Sementara Proyek Peralihan Hutan Kota

Facebook
Twitter
WhatsApp

PEMBARUANID – Organisasi Laskar Lampung mendesak DPRD Kota Bandarlampung agar membuat rekomendasi ke pemerintah kota agar menyegel dan menutup sementara aktivitas proyek peralihan hutan kota menjadi kawasan superblok di Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan oleh LSM Laskar Lampung saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Bandar Lampung, Kamis (18/1/2024).

Ketua Laskar Lampung, Destra Yuda mengatakan, pihaknya bersama forum masyarakat peduli lingkungan hidup Waydadi membawa tiga tuntutan.

“Pertama, kami meminta kembalikan lahan dan fungsi hutan kota dan ruang terbuka hijau di wilayah Waydadi,” kata Destra.

Kedua, lanjut dia, meminta untuk dibentuk panitia khusus (Pansus) pencari fakta guna proses penyelesaian masalah hutan kota.

“Ketiga, hentikan pembangunan proyek. Terlebih beri proses hukum untuk oknum-oknum penguasa atau pengusaha yang telah merusak hutan kota,” terangnya.

Sementara, Ketua Komisi I Sidik Efendi mengatakan pihaknya telah mengundang semua pihak termasuk perusahaan terkait.

“Kami telah undang semua dalam rangka menindaklanjuti hasil audiensi dengan teman-teman Laskar Lampung minggu lalu,” kata Sidik.

Pihak yang dimaksud, kata dia, diantaranya Lurah, semua OPD terkait, termasuk dari BPN juga kita undang, tapi dari pihak perusahaan ternyata tidak hadir, sehingga kita putuskan diskors kamis pekan depan.

Menurut Sidik, pada rapat selanjutnya, jika perusahaan tidak hadir maka pihaknya akan melakukan tindakan lanjutan.

“Akan kita lakukan langkah-langkah selanjutnya, melakukan rekomendasi (penghentian sementara), dan lain sebagainya,” kata Sidik.

Menanggapi tuntutan Laskar Lampung mengenai terkait penyegelen lokasi hutan kota, Sidik belum dapat menyimpulkan.

Pasalnya kata dia, pihaknya masih perlu melihat berkas dan dokumen yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

“Makanya nanti akan kita tanya dari pemkot dan perusahaan terkait izin yang sudah dimiliki, kalau memang ternyata perusahaan tidak memiliki izin, maka kita tegas akan merekomendasikan agar ditutup,” ungkap Sidik

“Itulah alasan kenapa hearing ini ditunda pekan depan, karena kalau kita rapat tanpa dihadiri perusahaan cuma akan terjadi debat kusir saja,” pungkasnya. (sandika)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait

Copyright © pembaruan.id
All right reserved