logo pembaruan
list

Koalisi Linear di Pilkada Lampung, Mungkinkah?

Facebook
Twitter
WhatsApp

PEMBARUAN.ID – Menarik menanti bagaimana koalisi Pilkada di Lampung terbentuk. Meski berbagai sinyal koalisi pun mulai muncul ke publik. Namun politik begitupun turunannya (koalisi) sangat dinamis, kadang dalam sekejap peta bisa berubah-ubah.

Ditengah penantian peta koalisi itu, satu hal yang menjadi pertayaan, apakah koalisi Pilkada di Lampung, akan linear atau koalisi partai dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota, partai yang sama akan terjadi?

Demokrat dan PKS Tawarkan Koalisi Linear

Partai Demokrat Lampung merupakan salah satu partai yang menawarkan kerja sama politik atau koalisi linear untuk pemilihan gubernur (Pilgub) hingga ke pemilihan bupati (Pilbup) serta pemilihan walikota (Pilwakot).

Sekretaris Demokrat Lampung, Midi Iswanto menyebutkan, tawaran kerjasama politik linear ini, bertujuan untuk memenuhi syarat kursi pencalonan atau 20 persen perolehan suara (sistem threshold) di masing-masing wilayah pemilihan kepala daerah.

“Tawaran kerjasama politik linear sebagai upaya memenuhi syarat pencalonan atau 20 persen perolehan kursi di tiap kabupaten/kota hingga Provinsi, sebagai prasyarat berlayar di Pilkada,” kata Anggota DPRD Lampung ini, Kamis (06/06/2024).

Midi melanjutkan, selain untuk memenuhi syarat pencalonan, koalisi linear ini juga dibangun agar memudahkan atau terdapat saling melangkapi antara calon gubernur dengan calon bupati maupun walikota saat ditahapan sosialisasi dan kampanye kedepan apabila berkoalisi linear.

Meskipun begitu, Midi menjelaskan tawaran koalisi linear ini bukanlah perkara yang mudah untuk diwujudkan. Karena itu, partainya tidak akan memaksakan hal tersebut.

“Koalisi ditingkat provinsi sama dengan tingkat kabupaten/kota ini sulit untuk diwujudkan. Karena setiap daerah memiliki kultur dan kondisi yang berbeda-beda,” ujar Midi.

Ia mengatakan, di daerah terdapat partai yang kuat namun calon internal belum siap untuk maju. Begitupun sebaliknya, partai tidak menang namun memiliki sosok yang dekat dengan masyarakat atau memiliki elektabilitas yang kuat. Ini satu hal yang memungkinkan koalisi partai berbeda-beda di tiap kabupatennya.

Ia menilai salah satu kelemahan dalam pilkada serentak itu, ketika koalisi partai di Pilgub tidak sejalan dengan koalisi di tingkat kabupaten/kota. Inilah resiko yang harus diambil.

Namun, kelebihannya apabila Koalisi partai linear akan memudahkan dan meringankan para calon tentunya disaat sosialisasi dan kampanye.

Terkait koalisi linear ini juga, Midi menyebutkan pihaknya telah melakukan penjajakan dengan semua partai politik di Lampung. Kendati begitu ia kembali menegaskan bahwa koalisi linear ini sangat sulit untuk diwujudkan dan Demokrat tidak akan memaksakan.

“Harapan bisa semua atau linear, tapi itu juga sulit. Demokrat juga tidak akan memaksakan,” pungkasnya.

Selain Demokrat, PKS Lampung juga sebelumnya melakukan penjajakan dengan Golkar untuk membangun kerjasama politik dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota.

Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menyebutkan, Golkar dan PKS bisa berlayar bersama pada Pilkada mendatang di 11 kabupaten/kota dan Provinsi.

“Kalau hanya berdua (Golkar dan PKS) bisa maju di 11 kabupaten/kota dan Pilgub,” Kata Mufti, belum lama ini.

Peryataan inipun disambut Golkar sebagai sebuah sinyal membangun koalisi bersama hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara menilai, koalisi partai di Pilkada mendatang, sangat berpotensi akan berbeda-beda koalisi partai dari kabupaten satu ke kabupaten yang lainnya.

Hal ini menurutnya, dikarenakan secara geografi, isu, dinamika politik lokal dan kepentingan daerah yang berbeda sehingga pembentukan koalisinya akan cair dan fleksibel.

Namun demikian potensi koalisi bahkan koalisi pilpres yang lalu bisa berlanjut hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Sementara Pengamat Politik Universitas Lampung juga, Dedi Hermawan menyampaikan, potensi terbangunnya koalisi linear ini masih terbuka. Mengingat, keputusan partai terkait Pilkada ini ditentukan oleh pusat.

“Sehingga potensi koalisi yang sama antara provinsi dengan kabupaten/kota masih sangat terbuka,” kata dia, Kamis (6/6/2024).

Kendati begitu, ia menyebutkan variabel pokok dalam penentuan koalisi adalah melihat sosok yang akan diusung. Masing-masing parpol mengusung calon bergantung dengan elektabilitas dan yang berpotensi menang.

Koalisi di Pilkada menurutnya terbangun oleh kepentingan pragmatis dan taksis dan bukan karena kepentingan ideologi maupun program pembangunan.

“Karena sosok merupakan variabel pokok, maka calon yang maju sangat menentukan arah koalisi, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkasnya. (sandika)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terkait

Copyright © pembaruan.id
All right reserved