PEMBARUAN.ID – Harga singkong di Provinsi Lampung terus merosot tajam. Menanggapi krisis ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandarlampung secara lantang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebagai aktor utama di balik keterpurukan petani singkong.
Menurut Ketua PMII Bandarlampung, Dapid Novian Mastur, Zulhas dinilai abai terhadap permintaan penghentian impor singkong yang telah diajukan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Lampung sejak akhir Januari 2025.
“Zulhas adalah biang kerok kehancuran harga singkong. Ia lebih membela kepentingan pengusaha dan importir daripada nasib petani lokal,” tegas Dapid dalam wawancara, Kamis (8/5/2025).
Dapid menyebut bahwa surat Gubernur Lampung kepada Zulkifli Hasan—yang kala itu masih menjabat Menteri Perdagangan—tak pernah mendapat tanggapan. Justru, kebijakan impor tetap berjalan dan memicu anjloknya harga singkong lokal.
“Kalau benar ia putra daerah, seharusnya dia pasang badan membela petani. Tapi yang terjadi justru sebaliknya—ia membiarkan petani tersungkur,” imbuhnya.
PMII menilai kebijakan pemerintah pusat yang tetap membuka keran impor sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstituen lokal. Ketika petani menjerit, hasil panen ditolak pabrik, dan harga merosot, Zulhas justru memilih diam.
Dapid juga menyoroti peran Gubernur Lampung yang telah berupaya merespons krisis ini, meski terbentur kewenangan terbatas.
“Gubernur sudah keluarkan instruksi, tapi perusahaan tak menggubris. Saat petani dan OKP melakukan aksi besar-besaran, Gubernur malah bilang tidak punya kuasa karena semuanya diatur pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dapid mengkritik dominasi politik keluarga Zulhas di Lampung, yang menurutnya tak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Keluarganya kuasai banyak jabatan strategis di Lampung, tapi petani tetap sengsara. Buat apa semua itu?” katanya.
Sebagai bentuk protes, PMII berencana menggelar aksi besar di Kantor DPW PAN Lampung dalam waktu dekat.
“Jika Zulhas masih pura-pura tuli, kami akan mobilisasi petani dan OKP. Bila perlu, kantor PAN akan kami duduki. Pimpinan partai itu sudah jelas jadi sumber malapetaka bagi petani singkong,” tutup Dapid. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
