list
Facebook
Twitter
WhatsApp

PEMBARUAN.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menggelar debat publik kedua untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung di Hotel Novotel, Bandarlampung, Sabtu (02/10/2024).

Debat ini mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, Sosial, dan Budaya, dengan segmen awal difokuskan pada visi misi terkait pemerintahan dan hukum.

Dalam debat tersebut, pasangan calon nomor urut 1, Arinal Djunaidi – Sutono, dan pasangan calon nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal – Djihan Nurlela, menyampaikan visi misi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan mengutamakan kepastian hukum.

Klaim Keberhasilan

Calon gubernur petahana, Arinal Djunaidi, menyampaikan sejumlah capaian selama ia menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 2019-2024. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan di bawah kepemimpinannya mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, termasuk penghargaan di berbagai bidang yang diraih Pemerintah Provinsi Lampung.

Arinal menekankan komitmen pasangan Ardjuno untuk melanjutkan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan.

“Capaian kinerja kami selama periode sebelumnya menunjukkan keseriusan kami dalam membangun tata kelola yang baik. Kami ingin melanjutkan upaya ini untuk mewujudkan Lampung yang lebih baik dan transparan,” ujarnya.

Kepastian Hukum

Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal, menyoroti pentingnya menciptakan pemerintahan yang dapat dipercaya dan melayani masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa pemerintahan yang ideal adalah yang mampu memberikan pelayanan tanpa birokrasi yang rumit dan yang memastikan kepastian hukum bagi setiap warga.

“Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah akan menuntun mereka menuju Lampung yang lebih maju, dan pemerintah harus berperan sebagai teladan dalam menerapkan hukum yang adil dan merata,” jelasnya.

Rahmat juga mengutip visi Presiden Prabowo, yang menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjadi lembaga yang menyulitkan, tetapi harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Di Lampung ada lebih dari 100.000 aparatur sipil negara (ASN). Kami yakin bahwa ASN memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan bersih,” tambahnya.

Pelayanan Publik

Kedua pasangan calon juga menyoroti pentingnya inklusivitas dalam pemerintahan, dengan memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa diskriminasi. Mereka berkomitmen untuk menjaga hak-hak semua warga, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan latar belakang yang beragam, masyarakat Lampung membutuhkan pemerintahan yang mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok.

Melalui pemerintahan yang bersih dan transparan, kedua calon berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat. (sandika)

Leave a Comment

Berita Terkait