Dua PSN di Lampung ‘Kental’ Aroma Korupsi
PEMBARUAN.ID – Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (DPP AKAR) Lampung mendesak aparat penegak hukum segera mengaudit dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Lampung yang dinilai sarat penyimpangan. Proyek pembangunan Pasar Natar dan Pasar Pasir Gintung dengan total anggaran lebih dari Rp87 miliar dinilai kental aroma korupsi dan perlu diselidiki secara menyeluruh.
Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta’in, mengungkapkan bahwa sejak tahap tender, kedua proyek yang merupakan bagian dari program PSN era Presiden Jokowi itu telah menunjukkan pola-pola yang mencurigakan. “Ada praktik predatory pricing yang merusak persaingan sehat dan berdampak pada buruknya kualitas pekerjaan. Ini bukan proyek kecil, nilainya miliaran dan harusnya menjadi kebanggaan, bukan sumber masalah,” ujar Indra, Selasa (26/05/2025).
Dugaan korupsi tidak hanya berhenti pada proses tender. DPP AKAR mencatat berbagai pelanggaran prosedur pengadaan, mulai dari ketidaksesuaian spesifikasi teknis hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Indra menilai proyek ini dikerjakan asal jadi, dengan penggunaan material di bawah standar dan hasil pembangunan yang jauh dari harapan.
“Kami mencium adanya kolusi antara pengguna anggaran, PPK, PPTK, dan rekanan. Ini bukan semata kelalaian, tapi potensi korupsi yang terstruktur dan sistematis,” tegasnya.
DPP AKAR menyoroti bahwa proyek PSN semestinya menjadi instrumen percepatan pembangunan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Namun dalam kasus ini, pasar yang seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat justru memunculkan masalah baru.
“Pasar Natar dan Pasar Pasir Gintung harusnya menjadi simbol kemajuan, tapi kenyataannya menjadi cermin kegagalan tata kelola proyek,” katanya.
Aktivis ini pun menyerukan agar Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Mereka mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, dari pengguna anggaran hingga rekanan pelaksana, diperiksa dan diproses hukum bila terbukti bersalah.
“Jangan biarkan proyek strategis ini menjadi ladang bancakan. Ini uang rakyat, dan publik berhak tahu ke mana larinya,” seru Indra.
Tak hanya itu, DPP AKAR juga mengajak masyarakat Lampung untuk aktif mengawasi proyek-proyek serupa di daerah mereka. Menurut mereka, partisipasi publik sangat penting dalam membongkar praktik-praktik kotor yang selama ini merugikan negara.
“Kalau aparat serius ingin memberantas korupsi, audit proyek Jokowi di Lampung ini harus jadi langkah awal. Kami akan terus mengawal hingga terang-benderang dan keadilan ditegakkan,” pungkas Indra. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
