PEMBARUAN.ID – Fenomena politik uang yang terus terjadi dalam setiap pemilihan kepala daerah menunjukkan kegagalan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Lampung, Muhtadi, menyatakan bahwa praktik politik uang ini bahkan sudah menjadi semacam “tradisi” dalam masyarakat.
Muhtadi mengidentifikasi dua faktor utama yang membuat politik uang terus bertahan, yaitu kegagalan partai politik (parpol) dalam mendidik masyarakat dan lemahnya kondisi ekonomi.
“Partai politik seharusnya memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, yang memilih bukan karena uang, melainkan berdasarkan rekam jejak dan program calon pemimpin,” ujar Muhtadi, Rabu (13/11/2024).
Namun, alih-alih membentuk pemilih rasional, Muhtadi justru menilai parpol turut melanggengkan praktik politik uang. Ia menyebutkan banyak kasus di mana tim sukses atau partai pendukung calon secara langsung menjanjikan uang kepada masyarakat untuk mengamankan suara.
“Ini membuat masyarakat memiliki pemahaman bahwa memilih pemimpin seolah harus disertai ‘imbalan,’ baik dalam bentuk uang atau barang,” tambahnya.
Muhtadi menekankan bahwa masalah politik uang adalah persoalan yang sangat serius dan kompleks. Selain kurangnya pendidikan politik, ia mencatat bahwa persoalan ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih menerima praktik ini.
“Sebagian besar masyarakat yang menerima uang dalam politik melakukannya karena alasan ekonomi,” jelasnya.
Muhtadi berharap ada langkah serius dari parpol untuk memperbaiki kondisi ini dengan memberikan pendidikan politik yang mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional dan mampu menilai pemimpin berdasarkan visi dan program yang ditawarkan, bukan karena imbalan. (sandika)
