PEMBARUAN.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyiapkan dua lokasi untuk diusulkan menjadi Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial sebagai bagian untuk mendukung program pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan, pihaknya akan mengusulkan dua lokasi untuk dijadikan alternatif sebagai Sekolah Rakyat.
“Kementerian Sosial meminta agar pemprov, pemkab dan pemkot mengusulkan lokasi sekolah rakyat dengan syarat luasnya minimal 5 sampai 10 hektare dan diutamakan sudah ada bangunannya,” kata dia saat dimintai keterangan, Senin (17/3/2025).
Menurutnya jika dilokasi yang diusulkan sudah terdapat bangunan maka Sekolah Rakyat akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.
Sementara jika dilokasi masih berupa lahan maka pembangunan nya akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan operasional dilakukan pada tahun depan.
“Kalau sudah ada lokasi dan bangunannya operasional Sekolah Rakyat akan dilaksanakan tahun ini. Tetapi jika belum ada bangunan, akan dibangun oleh kementerian PU tahun ini dan proses operasional nya akan dilaksanakan tahun depan,” sambungnya.
Menurutnya kedua lokasi yang akan di usulkan tersebut adalah SMA Unggul Terpadu di Selusuban, Lampung Tengah dan UPTD Mardi Guna di Lempasing, Pesawaran.
“Ada dua opsi yang akan kita usulkan dan akan kita tinjau. Pertama posisinya ada di SMA Unggul Terpadu di Selusuban dan kedua UPTD Mardi Guna di Lempasing,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut ia mengatakan jika pihaknya bersama dengan Kementerian Sosial akan terlebih dahulu melakukan survei guna memastikan lokasi yang paling memungkinkan.
“Lampung ini jadi percontohan yang didatangi oleh kementerian, pak menteri rencananya akan hadir untuk mengecek langsung di tanggal 20 ini,” katanya lagi.
Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Firsada mengatakan, jika semua pembiayaan Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Semua dari pusat termasuk dengan para pengajarnya. Tugas pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan dan lahan itu lahan milik pemerintah dan tidak bersengketa,” tuturnya.
Sementara itu untuk para siswa yang akan dipilih adalah berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS) dan tidak dipungut biaya.
“Jadi ini sekolahnya gratis dan skemanya boarding school. Apakah nantinya SMA atau SMK ini tergantung dengan pusat maunya seperti apa,” kata dia.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan membangun Sekolah Rakyat mulai tahun 2025. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Hingga saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
