PEMBARUAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemekaran Kabupaten Bandar Negara pada Rabu (8/1/2025). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan pemekaran wilayah guna membentuk kabupaten baru.
Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, menegaskan bahwa Pansus akan segera mengidentifikasi berbagai kendala dan mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mencabut moratorium pemekaran daerah yang selama ini menghambat.
“Pemekaran sering menjadi isu politik lima tahunan. Kami berharap kali ini ada keseriusan dari pemerintah untuk mencabut moratorium sehingga Lampung Selatan dapat segera mewujudkan kabupaten baru,” ujar Merik, Kamis (9/1/2025).
Menurutnya, pemekaran ini sangat mendesak karena luas wilayah dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan membuat pemerintah daerah kesulitan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Kami telah menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk nama kabupaten, ibu kota, lokasi kantor pemerintahan, hingga kesanggupan kabupaten induk membantu pembiayaan awal. Jika moratorium dicabut, pengkajian ulang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelas Merik, yang juga Ketua KNPI Lampung Selatan.
Pansus Pemekaran Kabupaten Bandar Negara diketuai oleh Waris Basuki (Gerindra), dengan Wakil Ketua Agus Sartono (PAN), dan Sekretaris Hendry Gunawan (PDI Perjuangan).
Diketahui, Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandar Negara saat ini menempati urutan ke-75 dari total 337 usulan pemekaran kabupaten di seluruh Indonesia. Dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat realisasi pemekaran ini. (sandika)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
