PEMBARUAN.ID — Kabar penangkapan pejabat oleh KPK RI mendadak mengguncang Lampung Tengah pada Senin (08/12/2025) malam. Desas-desus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga anti rasuah merebak cepat, menuding sejumlah pejabat kabupaten dan anggota DPRD sebagai pihak yang diamankan di Jakarta. Meski belum ada keterangan resmi, serpihan informasi yang berserakan mulai membentuk gambaran awal ihwal operasi senyap tersebut.
Seorang sumber yang dekat dengan Bupati Lampung Tengah, Ardito, menjadi salah satu pihak yang pertama kali memberikan konfirmasi informal. Ia menyebut OTT itu benar terjadi.
“Benar, ada OTT. Siap-siap saja. Yang terlibat sedang kami gali informasinya,” kata dia singkat. Sumber tersebut menolak mengungkap lebih jauh siapa saja yang terseret dalam operasi, tetapi membenarkan bahwa kabar yang beredar tak sepenuhnya keliru.
Dari penelusuran lapangan dan rangkaian keterangan yang dihimpun, nama Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah, IHM, muncul sebagai salah satu figur utama yang diamankan KPK. Dua anggota DPRD lainnya—dari Fraksi Golkar dan PKB—juga disebut ikut terjaring. Ketiganya saat itu berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sebelum kabar penangkapan membuat suasana politik daerah mendadak tegang.
Informasi lain mengaitkan OTT tersebut dengan dugaan gratifikasi terkait pinjaman untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Skema pinjaman itu, menurut sejumlah pejabat daerah, telah lama menimbulkan pertanyaan mengenai relasi keuangan dan politik yang berpotensi membuka ruang transaksi ilegal.
“Ini bukan kasus kecil. Ada aliran dana dan hubungan politis yang rumit di belakangnya,” kata seorang pejabat yang mengetahui proses pemeriksaan, namun meminta identitasnya dirahasiakan.
Di Lampung, Polda Lampung sudah memeriksa Bupati Ardito, Sekretaris Daerah, serta empat pejabat kabupaten. Dua di antara pejabat itu adalah kepala dinas yang diduga mengetahui detail administratif terkait pinjaman daerah tersebut.
Hingga kini belum jelas apakah pemeriksaan itu merupakan bagian dari koordinasi penyidikan dengan KPK atau inisiatif aparat daerah untuk menelusuri dugaan keterlibatan internal.
Ketiadaan pernyataan resmi dari KPK maupun kepolisian membuat informasi berkembang liar. Pembaruan.id masih berupaya untuk mendapatkan kejelasan, termasuk memastikan garis hubungan antara pemeriksaan pejabat di Lampung dan OTT di Jakarta.
Di tengah keterbatasan data, gejolak politik di Lampung Tengah kian terasa: rapat-rapat instansi dibatalkan, telepon para pejabat sulit dihubungi, dan isu reshuffle internal mulai dibicarakan.
Sementara publik menunggu klarifikasi, satu hal menjadi pasti: operasi senyap ini membuka kembali perdebatan lama tentang integritas pengelolaan anggaran daerah dan bayang-bayang transaksi gelap yang menyertainya.
Lampung Tengah memasuki babak baru—dan belum ada yang tahu siapa saja yang akan terseret dalam gelombang berikutnya. (***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
