PAGI itu, langit di Sabah Balau tampak muram, seolah tahu ada cerita pilu yang akan terukir di tanah. Di bawahnya, deretan warga berdiri di ambang kehilangan, berhadapan dengan kekuasaan yang datang tanpa kompromi.
Mereka bukan hanya berdiri di atas sebidang tanah. Mereka berdiri di atas sejarah panjang kehidupan. Setiap dinding yang kini digempur ekskavator pernah menjadi saksi tumbuh kembang anak-anak, tawa di meja makan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Tapi di mata penguasa, rumah mereka hanyalah angka dalam laporan aset. Sebuah ruang kosong dalam peta pembangunan yang bisa dihapus kapan saja.
Dan hari itu, penghapusan itu dimulai. Dengan gemuruh mesin, satu per satu bangunan roboh. Debu berhamburan, menyelimuti jeritan ketakutan.
Seorang ibu memeluk anaknya yang menangis, seorang lansia terkulai lemah di sudut, sementara seorang perempuan hamil tersungkur di tanah—kehidupannya dipertaruhkan di antara puing-puing.
Ironis, di negeri yang katanya menjunjung keadilan, mereka yang tak bersuara seringkali hanya menjadi angka statistik. Tak ada proses hukum yang transparan.
Tak ada ruang bagi dialog. Yang ada hanyalah kebijakan yang memihak pemilik modal, dan kekuasaan yang membungkam mereka yang bertahan di pinggir harapan.
Hari ini, rumah mereka dihancurkan. Besok, entah siapa lagi yang akan menjadi korban. Karena di negeri ini, tanah seringkali bukan milik mereka yang merawatnya, melainkan mereka yang punya kuasa untuk mengklaimnya.
Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan kekuasaan mencabut hak rakyat kecil atas tempat mereka berpijak? Sampai kapan kita menormalisasi kekerasan atas nama pembangunan?
Jika hari ini kita diam, esok kita bisa menjadi mereka—terusir dari tanah sendiri, tanpa suara, tanpa perlindungan. Karena rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol martabat dan harapan.
Dan ketika rumah bisa dihancurkan semudah ini, maka yang sesungguhnya sedang diruntuhkan adalah masa depan kita sebagai bangsa.
Tabik










