PEMBARUAN.ID – Langit politik di Senayan kembali bergejolak. Sorotan tajam dari Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, tertuju pada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang kembali mangkir dari panggilan Panitia Khusus. Dua kali absen, tak hanya mengecewakan, namun dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan yang dimiliki DPR.
“Ini adalah panggilan kedua yang diabaikan. Sebagai lembaga negara, DPR memiliki wewenang yang jelas dalam pengawasan, dan mangkirnya Menag dua kali berturut-turut ini tidak bisa dianggap enteng,” ujar Luluk, dengan nada kecewa, Senin (23/9/2024).
Pansus Angket Haji yang dibentuk untuk mengusut carut marut penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sejatinya hanya ingin meminta penjelasan langsung dari Yaqut. Namun, ketidakhadirannya di dua panggilan itu menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi, khususnya terkait pengalihan kuota haji khusus yang menjadi sorotan.
“Menag terlihat sengaja menghindar, dengan melakukan kunjungan luar negeri di saat proses Pansus sedang berjalan. Ini membuat pertanyaan besar di benak kita,” lanjut Luluk, sembari mempertanyakan itikad baik Menag dalam menangani isu serius ini.
Pansus sudah memanggil berbagai pihak, termasuk pejabat Kementerian Agama, namun absennya Menag dianggap memperlambat proses klarifikasi dan menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran UU.
Luluk mengingatkan, bahwa menghindari panggilan seperti ini hanya akan memperburuk citra Kementerian Agama di mata publik, dan menyarankan Menag untuk segera hadir dan menunjukkan tanggung jawabnya.
“Kami mendukung langkah pemanggilan paksa jika memang perlu. DPR berhak melakukannya berdasarkan UU MD3, demi transparansi yang seharusnya didapatkan masyarakat,” tegas Luluk, seraya menegaskan bahwa pemanggilan paksa mungkin menjadi opsi terakhir jika Menag kembali mangkir di panggilan berikutnya.
Tidak hadirnya Yaqut juga berpotensi mengundang sanksi administratif dari DPR, yang bisa berimbas pada pertimbangan presiden untuk mencari sosok baru yang lebih responsif.
Di tengah situasi ini, masyarakat menanti jawaban, karena yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antar-lembaga, namun juga kepercayaan jutaan jemaah yang telah bersusah payah menantikan momen ibadah haji yang sakral.
Ketegangan ini mungkin baru permulaan, namun satu yang pasti, masyarakat tak akan diam melihat kelanjutan drama politik yang terus memanas ini. (***)
