ADA hari-hari ketika organisasi sebesar Nahdlatul Ulama tidak hanya bicara tentang rapat, struktur, atau jabatan. Ada momen ketika NU seperti rumah tua yang dihuni begitu banyak hati—dan setiap detak di dalamnya ikut bergetar. Pekan terakhir November itu, getaran itu terasa kencang.
Di tengah deras hujan Desember, kabar tentang keputusan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menggema ke seluruh penjuru: KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025. Satu kalimat yang mengubah banyak percakapan, dari group WhatsApp hingga obrolan sederhana di serambi masjid kampung.
Namun di tengah riuh itu, Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, Ketua PBNU, muncul bukan sebagai pemantik api, melainkan sebagai penenang gelombang.
Ia tidak mengangkat suara, tidak melangkah dengan gebrak meja. Ia datang dengan ajakan sederhana yang telah lama hidup di tradisi pesantren: “Sami’na wa atho’na.”
Kami mendengar, dan kami taat.
“Saya harap seluruh warga Nahdliyin tetap tenang dan tegak lurus — mematuhi keputusan Rais Aam PBNU,” ucapnya pelan tapi mantap, Senin (1/12/2025). Seolah ingin menegaskan bahwa ketenangan adalah ibadah, dan ketaatan adalah jembatan menjaga rumah besar bernama NU.
Peof Mukri tahu benar, di jam’iyah ini ada aturan yang menjadi fondasi. “Rais Aam adalah jabatan tertinggi sesuai AD/ART PBNU,” katanya. Sebuah pengingat bahwa NU bukan tempat bagi ego, tetapi tempat bagi adab dan kesetiaan pada garis organisasi.
Beberapa hari sebelumnya, di kantor PWNU Jawa Timur, suasana pertemuan Syuriah PBNU dan PWNU se-Indonesia berlangsung hening namun tegas. Dari sana, Rais Aam menyampaikan keputusan yang bersifat final.
“Terhitung 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.”
Tak ada nada personal, tak ada amarah. Hanya sebuah keputusan berdasarkan risalah rapat Syuriah PBNU—rapat yang dikatakan Miftachul “disusun berdasarkan data dan kondisi riil. Tidak ada motif lain. Semua sesuai fakta.”
Untuk menjaga langkah organisasi tetap tertib, Rais Aam menegaskan bahwa PBNU akan menggelar rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat. Transisi harus berjalan senyap, rapi, seperti adab dalam berjalan di depan para kiai: perlahan, sopan, tidak saling mendahului.
Di luar ruang rapat, dunia digital bergerak dengan kecepatan yang tak selalu sejalan dengan akurasi. Opini berseliweran, asumsi berputar liar. Rais Aam tak menutup mata. Ia membentuk Tim Pencari Fakta, dipimpin oleh dua sosok yang tak asing bagi warga NU: KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir.
Agar proses berjalan jernih, ia menangguhkan sementara implementasi Digdaya Persuratan di tingkat PBNU. PWNU dan PCNU tetap berjalan seperti biasa—karena organisasi sebesar NU tak boleh berhenti, meski badai sedang lewat di halaman.
Dan pada akhirnya, ketika semua pernyataan resmi sudah selesai dibacakan, Rais Aam mengembalikan segalanya pada inti nilai NU: akhlak dan doa.
“Kita harus menjaga kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan marilah kita bermunajat agar diberikan jalan keluar paling maslahat.”
Dari kejauhan, ajakan Prof. Mukri kembali terdengar, seperti gema yang tak ingin padam:
Tetap tenang. Tegak lurus.
Sami’na wa atho’na.
Untuk NU, untuk jam’iyah, dan untuk hati yang ingin tetap damai.
(***/red)
Berlangganan berita gratis di Google News klik disini
Ikuti juga saluran kami di Whatsapp klik disini
